Di tengah perdebatan yang hangat mengenai penggunaan lahan di Jakarta, PT Indobuildco, sebagai pengelola Hotel Sultan, mengklaim bahwa tanah yang mereka kelola bukanlah lahan berbasis Hak Pengelolaan Lahan (HPL), melainkan merupakan tanah negara yang sah. Klaim ini disampaikan oleh kuasa hukum mereka, Hamdan Zoelva, yang menjelaskan bahwa status lahan tersebut sudah jelas sejak 1972 ketika diberikan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 155.400 meter persegi oleh pemerintah.
Klaim ini menimbulkan berbagai reaksi diantara masyarakat dan pihak berwenang. Sebagai entitas yang telah lama berkecimpung dalam pengelolaan lahan ini, PT Indobuildco berharap informasi yang disampaikan dapat membantu menjernihkan keraguan yang ada.
Pengelola meyakini bahwa semua kewajiban terkait pembayaran kompensasi kepada Pemprov DKI Jakarta telah dilaksanakan sepenuhnya. Dengan kata lain, PT Indobuildco merasa yakin bahwa posisi hukum mereka dalam pengelolaan hotel tersebut kuat dan sejalan dengan regulasi yang berlaku.
Perselisihan Status Tanah di Kawasan Gelora Bung Karno
Satu fokus utama dari sengketa ini adalah mengenai status hukum tanah tempat Hotel Sultan berdiri. Menurut Hamdan, perpanjangan dan pembaruan hak atas tanah tersebut harus tetap mengacu pada status yang sama, yaitu sebagai tanah negara. Hal ini penting untuk menghindari complicity di masa depan dan menjaga kejelasan hukum.
Keterangan ahli agraria yang dihadirkan dalam persidangan juga mendukung pernyataan ini. M. Noor Marzuki, mantan Sekretaris Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN, mengonfirmasi bahwa HGB yang berlaku pada tanah tersebut tidak merujuk pada HPL, tetapi berdasarkan Tanah Negara yang bebas.
Pernyataan ini selaras dengan pendapat dari pakar hukum agraria ternama, Prof. Boedi Harsono, yang menegaskan bahwa sejak 2006, tanah Hotel Sultan bukan bagian dari kawasan Gelora Senayan, melainkan tetap sebagai Tanah Negara. Pendapat para ahli ini sangat krusial untuk menjelaskan dan mendukung posisi PT Indobuildco dalam sengketa ini.
Aspek Hukum dan Implikasi Ekonomi
Hamdan juga menekankan pentingnya mendapatkan kejelasan hukum dalam situasi ini. Jika semua proses hukum dan pembuktian dapat berjalan dengan transparan, diharapkan hasilnya bisa bermanfaat baik bagi pengelola dan juga pihak pemerintah. Ia menjelaskan bahwa status lahan penting untuk diakui secara sah agar tidak ada perselisihan hukum di masa depan.
Lebih lanjut, kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek (PPK) Gelora Bung Karno, Kharis Sucipto, mengungkapkan bahwa pemerintah menggugat PT Indobuildco untuk membayar royalti sebesar 45 juta dolar Amerika Serikat. Jumlah ini termasuk bunga dan denda yang dituntut atas penggunaan lahan negara selama 16 tahun terakhir.
Pembayaran royalti dalam jumlah yang signifikan ini menunjukkan bagaimana valuasi tanah dan aset negara dapat berdampak besar pada perekonomian lokal. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan lahan harus selalu berlandaskan regulasi yang jelas dan adil.
Peran Ahli dalam Kasus Hukum Pertanahan
Hamdan juga menyinggung bahwa dalam persidangan, mereka menghadirkan berbagai bukti dan saksi ahli untuk memperkuat argumentasi. Kesaksian dari ahli seperti Maria S.W. Sumardjono, yang diusulkan oleh Kementerian Sekretariat Negara dan PPKGBK, menegaskan bahwa perpanjangan dan pembaruan HGB harus mengikuti status awal yang telah ditetapkan.
Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya peran ahli dalam membantu memecahkan masalah hukum yang kompleks, terutama dalam kasus pertanahan. Ahli memberikan perspektif tambahan yang dapat memperjelas situasi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik.
Dengan berbagai bukti dan pendapat ahli yang telah disajikan dalam sidang, diharapkan bahwa proses hukum ini bisa segera mencapai titik penyelesaian yang adil dan memuaskan semua pihak yang terlibat.
